Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo membela Menteri Kehutanan Raja Juli soal kerusakan hutan di Indonesia. Dia menilai Raja
Month: December 2025
Jelang Hari HAM Internasional, PMR Wanti-wanti Potensi Gesekan Sosial
Jakarta — Dalam rangka menyambut Hari HAM Internasional serta mereduksi potensi kerawanan sosial akibat menguatnya polemik isu HAM di ruang publik, Ketua
Deklarasi Damai HIMIT: Jaga Jakarta dari Provokator
Jakarta, 8 Desember 2025 – Sejumlah elemen mahasisa menggelar deklarasi damai untuk bersama-sama menjaga Jakarta dari perusak dan pelaku anarkis. Deklarasi tersebut
Baintelkam Polri Tebar Kepedulian, Bantuan Besar Mengalir ke Sumbar
Padang – Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana terus ditunjukkan oleh Baintelkam Polri. Pada Sabtu, 6 Desember 2025, Baintelkam Polri melalui Direktorat Intelkam
Aksi Damai PRMB, Seruan Jaga Kebebasan Berekspresi yang Beretika
Bandung – Ilyasa Ali Husni selaku tokoh Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) melaksanakan aksi damai dengan menyampaikan sikap yang menekankan pentingnya menjadikan
Aktivis Buruh: Hak Menyampaikan Pendapat Harus Tertib dan Sesuai Hukum
JAKARTA, 7 Desember 2025 – Sunarti, mewakili elemen buruh, menegaskan bahwa aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2025 yang
Aksi 10 Desember Rawan Distorsi Informasi, Haska Norsa Serukan Kewaspadaan
Jakarta – Ketua Pemerhati Pemuda dan Mahasiswa Jakarta Haska Norsa, menyatakan jelang aksi damai dalam memperingati hari HAM sedunia yang jatuh pada
Dedi Hardianto: Perjuangan Upah 2026 Harus Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA – Menghadapi penetapan Upah Minimum 2026, Dedi Hardianto, aktivis buruh menyerukan pergeseran paradigma dalam melakukan unjuk rasa. “Perjuangan tidak lagi identik
Wilda Yanti Soroti Pentingnya Insentif Hulu Demi Optimalisasi PSEL
Jakarta – Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) merupakan wadah nasional yang menghimpun dan memperkuat gerakan bank sampah di berbagai daerah. Dipimpin oleh
Pendekatan State Centric dalam RUU KKS Dinilai Mengancam HAM
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi