Jakarta, 20 November 2025 —Sejumlah isu yang berkembang di publik belakangan ini menyebut adanya peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan kritik, mengorganisir
Mitra Bentala Kuatkan Ekosistem Hulu sebagai Penopang Program PSEL
Lampung – Pengelolaan sampah telah menjadi tantangan besar bagi banyak wilayah pesisir, termasuk di Provinsi Lampung. Di tengah meningkatnya volume sampah rumah
Reformasi Polri Wajib Menyeluruh, GN 98 Beri Catatan Kritis
Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik
Menkum Hormati Putusan MK, Tapi Pastikan Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan Tak Perlu Mundur
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat
Usman Hamid Minta Peran Militer Tetap dalam Koridor Konstitusi
Jakarta – Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa dalam konteks negara demokrasi, hubungan sipil-militer harus dibangun di atas tiga pilar
Raja Juli Tegaskan Peran Penting Polisi di Kemenhut, Ini Penjelasannya
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Tiga Parameter Pemuda Negarawan, Fokus Pesan Najin di PDPM Karimun
Jakarta, 18 November 2025 — Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najin Prastiyo, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa melalui penguatan karakter, kapasitas
Reformasi Polri: Langkah Konkret Mulai Berbuah Hasil
Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah
Pakar HTN: Putusan MK Wajibkan Polisi di Jabatan Sipil Sesuai Tupoksi, Jika Tidak Harus Mundur
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Ahli Hukum: Putusan MK Hilangkan Tafsir Ganda, Polisi Hanya Boleh Jabat Sesuai Fungsi Kepolisian
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara