Jakarta – Gelombang kritik terhadap institusi Kejaksaan RI kembali mencuat. Serikat Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung
Tag: Kejaksaan
De Jure Tegaskan Tak Ada Alasan Lindungi Jaksa di Kasus Uang Korupsi Robot Trading Fahrenheit
DEMOCRATIC Judicial Reform (De Jure) meminta Kejaksaan Agung mengusut skandal penilapan barang bukti perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit tanpa pandang bulu.
Peran Penyidikan di RUU KUHAP, CBA: Kepolisian yang Punya Andil, Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Potensi Ketidakadilan akibat Wewenang Jaksa yang Berlebihan
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Monopoli Kewenangan Jaksa dalam Dominus Litis Berisiko Merusak Keadilan Hukum
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Dominus Litis dan Risiko Monopoli Hukum, Guru Besar Hukum Angkat Bicara
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Pakar Hukum: Dominus Litis Berpotensi Disalahgunakan untuk Kepentingan Elite
Jakarta – Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Perubahan KUHAP di Indonesia menjadi tema besar diskusi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Kampus
Diskusi Publik Soroti Perlunya Pengawasan Khusus untuk Kejaksaan
Jakarta – Mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti masalah independensi kejaksaan di Indonesia. Menurutnya, independensi itu adalah masalah utama dari
Akademisi UMSU Kritisi Penghapusan Tahap Penyelidikan di RUU KUHAP
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Keadilan Restoratif Terancam: UU Kejaksaan Batasi Ruang Gerak Penyelesaian Kasus
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan