Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Tag: MK
Putusan MK Soal UU ASN, IPW: Tak Ada Masalah Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil
Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari sisi praktis tidak terdapat persoalan hukum atas penugasan anggota Polri
Menteri Amran: Kolaborasi dengan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan Berbagai Program
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Raja Juli Tegaskan Peran Penting Polisi di Kemenhut, Ini Penjelasannya
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Polri Tegaskan Penugasan Anggota di Lembaga Sipil Selalu Dimulai dari Permintaan dan Bukan Inisiatif Polri
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar UEU Kupas Putusan MK 114/2025: “Anggota Polri Tetap Bisa Isi Jabatan Berkaitan Tugas Kepolisian”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU TNI ke MK Setelah Gugatan Sebelumnya Gugur
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
Ketua Ormas Pengacara & Jawara Bela Umat Hormati Putusan MK Pasca Penetapan
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin), dalam
FORES Minta Masyarakat Tetap Jaga Kondusifitas Jelang Sidang Putusan MK
Jakarta – Seluruh elemen masyarakat harus tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas politik nasional jelang dan setelah putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Komisi II DPR bersama Kemendagri Bakal Atur Rentang Waktu Pelantikan Hasil Pilkada 2024
JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, telah membicarakan perlunya aturan untuk mengatur rentang