KUTAI KARTANEGARA – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen dan kelompok masyarakat. Kali ini, dukungan tersebut datang dari masyarakat adat Jawa yang tergabung di dalam Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (IKAPAKARTI) Kalimantan Timur.
Ketua IKAPAKARTI Kaltim, Rusmadi mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung IKN Nusantara. Menurutnya, program tersebut merupakan iktikad baik bagi pemerintah pusat, khususnya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan pemerataan pembangunan skala nasional.
“Sebagai masyarakat Jawa yang merantau di Kaltim, pada intinya merasa bersyukur atas penetapan IKN di Kaltim, karena niat pemerintah pusat, atau Presiden Bapak Jokowi ini kami nilai sangat baik,” kata Rusmadi di tengah-tengah acara silaturahmi dan halal bil halal pengurus Ikapakarti Kaltim/Kukar di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Minggu (22/5).
Ia juga sependapat bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara merata, tidak bagus ketika ada wilayah tertentu yang merasa dianaktirikan.
“Bisa dikatakan kepindahan IKN Nusantara ini dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan untuk masyarakat di luar Jawa,” ujarnya.
Kemudian, ia juga memandang bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah bagian dari strategi untuk mengurangi beban DKI Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota dengan kompleksitas permasalahannya.
“Sisi positif lain dari kepindahan IKN, adalah mengurangi beban berat DKI Jakarta yang sulit untuk dikembangkan lagi sebagai ibukota negara,” tandasnya.
Lebih lanjut, Rusmadi juga berharap badan khusus yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala teknis pembangunan IKN harus melihat semua aspek yang ada, tidak hanya sekedar melihat PPU dan Kukar saja, akan tetap wilayah penyangga lainnya perlu diperhatikan.
“Kepada Badan Otorita IKN agar pembangunan IKN tidak hanya difokuskan di PPU saja, namun juga pembangunan dilaksanakan Kabupaten/Kota disekitar PPU, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kukar,” tuturnya.
Ia pun sangat berharap agar keserasian pembangunan, antara Pusat Pemerintahan IKN di Sepaku dengan daerah sekitarnya, sehingga dengan pembangunan IKN ini justru jangan ada perbedaan atau kesenjangan pembangunan, seperti bumi dan langit,” tandasnya.
Terakhir, Rusmadi juga berharap dengan pembangunan IKN bisa membuka peluang kemajuan sektor ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk kesempatan bagi masyarakat lokal untuk bersaing dengan dunia internasional sekalipun.
Ditambahkan lagi oleh Rusmadi, bahwa Kaltim ini sudah dikenal sebagai daerah yang kaya akan SDA, mestinya sudah masuk dalam skala pembangunan daerah industri, mengingat di Kaltim ada tambang, bahkan ada perkebunan sawit yang luas, bahkan lebih luas dari Malaysia.
Oleh sebab itu, dalam kasus ketersediaan minyak goreng, wilayah Kaltim sesungguhnya tidak perlu ada kelangkaan minyak goreng seperti kasus beberapa waktu yang lalu.
“Hadirnya pembangunan IKN akan memberi peluang terbukanya kesempatan kerja, ekonomi pasar jadi terbuka, ini kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal, sehingga putra daerah bisa berperan serta sebagai tenaga kerja,” ucapnya.
“Kami sarankan juga, pembangunan IKN oleh pemerintah pusat perlu memanfaatkan tenaga lokal, sehingga masyarakat bisa maju dan tumbuh bersama-sama, seiring dengan terbangunnya kawasan IKN,” pungkas Rusmadi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua IKAPAKARTI Kabupaten Kukar, Slamet Raharjo mengatakan, bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan kualitas destinasi pariwisata.
“Pemda Kukar mau tidak mau harus menyiapkan SDM dan potensi wisata lainnya, sehingga nantinya menjadi daya dukung obyek wisata menarik bagi warga Ibukota negara,” kata Slamet.
Pihaknya juga menyadari, bahwa untuk daerah potensial sebagai kawasan destinasi wisata di Kukar, seperti obyek situs Muara Kaman, Museum Kraton, Situs Makam Raja, Kampung Adat, dan lain-lainnya masih harus diperbaiki,
“Sehingga ke depan bisa lebih menarik bagi kunjungan para wisatawan, demikian juga publikasi harus lebih digencarkan lagi, sehingga obyek wisata akan dikenal masyarakat luar Kukar,” pungkasnya.
