JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jaringan Kampung (Japung) Nusantara Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini disampaikan, karena diyakini IKN Nusantara di Kalimantan Timur justru akan semakin mengerek popularitas budaya lokal masyarakat Borneo.
“Pemindahan IKN Nusantara ke wilayah Kaltim bukan suatu ancaman bagi budaya kearifan lokal, namun justru akan menjadi penopang ikonik budaya tanah Kutai,” kata koordinator LSM Japung Nusantara, Tri Andi Yuniarso di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (26/5).
Bahkan ia pun menyambut gembira keputusan Presiden Jokowi yang akan memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kaltim itu.
Terlebih, pemindahan IKN tersebut juga sudah diakomodir oleh payung hukum, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat membanggakan bagi warga Kaltim, dan keputusan Jokowi melakukan pemindahan IKN ke Kaltim itu bukan suatu kesalahan namun justru sebuah keputusan yang tepat,” ujarnya.
Alasan mengapa keputusan Presiden Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai kawasan IKN baru, karena berdasarkan segi histori, wilayah Kutai pernah berdiri Kerajaan Hindu Mulawarman tertua di Nusantara, sejak abad ke 3, tepatnya di Muara Kaman, Hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Mulawarman ini dikenal sebagai kerajaan tertua yang melahirkan raja-raja di Nusantara.
“Kami menganggap bahwa pemindahan IKN di tanah Kutai ini oleh Presiden Jokowi, ibarat seperti kembali ke kampung asalnya sebagaimana sejarah awal mula berdirinya kerajaan tertua Nusantara yakni di tanah Kutai,” tandasnya.
Persiapkan kualitas SDM
Selanjutnya, Tri juga mengatakan bahwa rencana pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebaiknya disikapi dengan positif oleh semua pihak, khususnya masyarakat Kalimantan.
Sembari dengan itu, agar dapat dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang berkualitas sehingga keberadaan IKN nantinya, masyarakat asli Kalimantan bisa ikut menjadi bagian dari pembangun dan penopang perkembangan pusat pemerintahan di sana.
“Keputusan penetapan IKN Nusantara di tanah Kutai, seyogyanya disikapi dengan bijak khususnya bagi warga Kutai, tentu harus diikuti dengan persiapan pemberdayaan kualitas SDM,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, bahwa IKN Nusantara bukan sebuah ancaman terhadap kearifan lokal, maka sama sekali tidak perlu ada pikiran-pikiran kekhawatiran bahwa kearifan lokal atau budaya asli masyarakat Dayak akan tergusur dan terkikis dengan keberadaan IKN Nusantara.
“Justru kearifan dan budaya lokal akan semakin berkembang di daerah penyangga IKN Nusantara, karena didukung oleh keberadaan budaya etnis-etnis yang masih hidup lestari sampai sekarang, seperti suku budaya Kutai Asli, suku Paser, dan Suku Dayak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tri juga mengharapkan agar pemerintah daerah bisa berperan aktif di dalam mendukung kemajuan potensi destinasi wisata lokal di tanah Kutai sekitar kawasan IKN Nusantara.
“Jauh sebelum isu IKN Nusantara digulirkan, potensi destinasi wisata lokal dalam bidang seni budaya belum digarap secara maksimal oleh Pemda Kukar, kebijakan masih setengah-setengah khususnya terkait pembinaan dan pelestariannya,” ucapnya.
Oleh sebab itu, ia pun mengatakan bahwa Jaringan Kampung Nusantara dalam upaya ikut memajukan potensi budaya dan kearifan lokal sama sekali tidak tergantung kepada bantuan dari pemerintah daerah atau pusat. Karena semangat Japung Nusantara adalah berprinsip hanya mengabdi kepada kampung.
“Maka relawan Japung Nusantara selaku pembakti kampung bersikap mandiri, dimana orientasi kita hanya mengabdi dan berbagi ilmu kepada warga kampung, baik bidang ketrampilan kerajinan atau olahan pangan dalam rangka kemandirian masyarakat kampung,” pungkasnya.
