Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap tak setuju dengan usul anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut kasus Brigadir J. KAMMI menilai hal yang wajar Polri membutuhkan waktu untuk mengurai kasus pembunuhan Brigadir J.
“Tidak setuju. Apa alasan kuatnya? Kalau terkesan lambat, saya kira wajar. Untuk mengurai kasus ini memang tidak mudah,” Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Rivai kepada wartawan, Senin (22/8/2022).
Zaky menjelaskan kasus pembunuhan Brigadir J tak mudah, lantaran tim khusus bentukan Kapolri menghadapi sebuah persekongkolan yang diotaki oknum perwira tinggi Polri, yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
“Apalagi ada persekongkolan yang melibatkan perwira tinggi. Ini bukan kasus receh, butuh waktu dan tenaga ekstra untuk mengungkap secara total,” tegas Zaky.
Dalam perkembangannya, Zaky menilai penanganan kasus pembunuhan Brigadir J berprogres signifikan. Fokus utamanya adalah agar para pelaku dihukum seadil-adilnya.
“Tapi tim sudah bekerja dengan baik, makin ke sini kita melihat makin banyak progresnya. Justru patut diapresiasi. Tapi kita juga ingin semua diungkap ke publik, termasuk motif pembunuhan, tersangkanya, dan juga diperlihatkan kalau para pelaku betul-betul diberi sanksi seadil-adilnya,” tutur Zaky.
Zaky juga mengingatkan bahwa ‘pekerjaan rumah’ Polri ke depan masih banyak.
“Pekerjaan Polri ini masih banyak: meningkatkan trust publik kepada institusi, menegakkan keadilan, belum lagi harus mengawal pemulihan ekonomi dan kesehatan, juga di depan ada G20,” terang Zaky.
Zaky menilai usulan pencopotan Sigit dari jabatan Kapolri justru menambah masalah di kepolisian. Dia menghimbau publik agar mendukung Polri bekerja dengan maksimal.
“Mencopot Kapolri justru menambah banyak masalah. Seyogyanya kita dukung agar terus bekerja maksimal,” pungkasnya.
