JAKARTA – Mantan perwakilan BEM Nusantara, A. Faruuq, menilai berbagai langkah pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kehadiran negara tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui pelaksanaan program dan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, pemerintah telah mengalokasikan bantuan Rp200 miliar bagi pemerintah provinsi dan delapan kabupaten terdampak. Pemerintah juga mengerahkan logistik, memulihkan akses transportasi, memberikan penggantian dokumen kependudukan secara gratis, serta memastikan layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan.
“Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan aspirasi mahasiswa harus mendapatkan ruang. Namun, masyarakat juga perlu melihat langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah. Berbagai program dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Faruuq.
Di sektor ekonomi, pemerintah melakukan pembenahan program MBG melalui validasi penerima manfaat, pengawasan dapur, peningkatan standar keamanan pangan, dan pemerataan layanan. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dikembangkan untuk memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan membuka akses pasar bagi produk lokal.
Faruuq menilai pelaksanaan program pemerintah perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan dan hasil yang telah dicapai.
“Pemerintah perlu terus menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Pada saat yang sama, seluruh elemen bangsa dapat mengambil bagian dalam pembangunan melalui kontribusi dan pengawasan yang konstruktif,” katanya.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun dengan semangat kebersamaan agar agenda pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya semakin luas.
