Jakarta – Polemik terkait dengan dilaksanakannya sidang Pengadilan Rakyat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara UI terus berkembang, beberapa pihak mempertanyakan maksud dan tujuan dari forum Pengadilan Rakyat tersebut.
Salah satu pihak yang menyayangkan terjadinya gerakan tersebut diantaranya disuarakan oleh Ketua Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabek – Bantan Daud Loilatu. Pihaknya mempertanyakan legal standing dari kelompok yang mengatasnamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa tersebut untuk melakukan sidang Pengadilan Rakyat, mengingat gerakan tersebut tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat secara luas.
Disisi lain narasi-narasi yang dibangun dalam forum Pengadilan Rakyat seperti penghapusan ruang hidup, korupsi dan militerisasi dinilai sangat tidak berdasar dan secara jelas terbantahkan dengan angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf saat ini yang mencapai lebih dari 70%.
“Oleh karenanya Badko HMI Jabodatebek – Banten secara tegas menolak adanya narasi-narasi provokatif yang diarahkan untuk mendiskreditkan Pemerintah.” tegasnya (24/6/2024).
Lebih jauh, pihaknya menilai bahwa kebebasan berpendapat saat ini sangat dijamin, hal tersebut menjadi gambaran bahwa demokrasi yang berjalan saat ini ada pada level yang baik-baik saja.
“Kelompok-kelompok yang tidak puas dengan situasi saat ini hendaknya tidak memaksakan kehendak dan pendapatnya yang justru akan memicu pro dan kontra di masyarakat.” pungkasnya.
