Jakarta – Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti survei yang dirilis IndexMundi Global Surveys. Ia melihat survei bukan ditujukan pada objek yang dinilai, melainkan pada kualitas metodologi yang digunakan.
Menurutnya, sebuah hasil survei harus ditopang metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu survei yang menuai sorotan banyak pihak, yakni menempatkan Polri sebagai institusi yang dipersepsikan paling korup di kawasan Asia Tenggara.
“Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (7/7/2026).
Mekanisme pengumpulan data melalui survei daring terbuka, menurutnya, tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Data yang terkumpul hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet yang memilih untuk berpartisipasi.
“Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah,” ujarnya.
Burhanuddin memaparkan, salah satu persoalan mendasar dalam survei tersebut adalah munculnya bias sampel atau sampling bias. Hal itu terjadi karena responden hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam platform survei.
Kondisi tersebut membuat sampel tidak dipilih melalui metode acak murni atau random sampling sehingga tidak merepresentasikan komposisi demografi suatu negara berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun wilayah.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu juga menilai sistem pengumpulan data yang bersifat sukarela atau volunteer membuka peluang terjadinya self-selection bias. Dalam skema seperti ini, siapa pun yang mengakses situs dapat mengisi survei sehingga pendapat yang terekam berpotensi didominasi kelompok yang memiliki pandangan sangat positif ataupun sangat negatif terhadap suatu isu.
“Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu,” tuturnya.
Burhanuddin juga menyoroti minimnya transparansi dari survei tersebut terkait jumlah responden yang menjadi dasar penyusunan skor di setiap negara. Ia melihat ketiadaan informasi mengenai ukuran sampel membuat perubahan peringkat suatu negara berpotensi dipengaruhi oleh jumlah responden yang sangat sedikit.
Di sisi lain, mekanisme pembersihan data (data cleaning), termasuk penyaringan terhadap bot, spam, maupun respons yang tidak valid, juga tidak dijelaskan secara terbuka. Ia menegaskan secara akademis, data IndexMundi lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan sebagai representasi kondisi faktual di lapangan.
Hasil survei tersebut sebaiknya hanya dijadikan indikator awal yang kemudian diverifikasi menggunakan survei dari lembaga kredibel dengan metode ilmiah yang ketat, misalnya Transparency International atau Gallup Poll.
“Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama,” pungkasnya.
