Jakarta – Politik dan politisasi identitas berpeluang besar menjadi ancaman sekaligus pecah belah di masyarakat pada Pilpres 2024 mendatang.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menegaskan agar para aktor, elit politik yang mengusung praktik politisasi identitas agar tidak dipilih dalam kontestasi pemilu.
“Menurut saya harus ada efek jera dengan ketentuan sanksi yang ada seperti norma sanksi adat. Nenek moyang kita mengajarkan norma Keindonesiaan. Di media sosial (masih banyak) saling caci maki,” kata Habib Syakur dalam podcast Koma.id, Kamis (2/3/2023).
“Tidak usah dipilih (pelaku politisasi indentitas). Sanksi (pelanggaran pemilu) sudah ada tercantum dalam aturan yang ada,” tambah dia.
Lebih lanjut, masyarakat hari ini sudah jenuh dengan dihadapkan konflik yang terus berkepanjangan hingga saat ini.
“Masyarakat akan memberikan stigma negatif para aktor politik identitas. Parpol akan mengalamai distorsi yang berkepanjangan karena masyarakat sudah cerdas, jeli dan cerdik. Imilah keistimwaaan kita lahir di indonesia,” ujar Habib Syakur.
