Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Dalam edisi cetaknya pada
Istiqomah.com
Presiden Prabowo Berdialog dengan Siswa SMPN 111 Jakarta Saat Meninjau MBG
Jakarta, 2 Juni 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta serta
Presiden Prabowo Monitoring Langsung Operasional MBG di SPPG Polri Palmerah
Jakarta, 2 Juni 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah Polri, Jakarta, Selasa (2/6).
Bareskrim Bekukan Sementara Aktivitas Tambang PT WIN di Area Permukiman Desa Torobulu
KONSEL – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan menetapkan status quo dan menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel
Forum Masyarakat Sipil Tolak RPP Tugas TNI, Sebut Ancam Kebebasan Demokrasi
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
GMNI Jakarta Desak Kejagung Periksa Kementerian Terkait dalam Kasus KDMP
JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta secara resmi mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung
IUCN: Komitmen Politik Indonesia Jadi Harapan Baru bagi Kelestarian Gajah dan Badak
JAKARTA – IUCN Species Survival Commission (SSC) memuji Indonesia terkait upaya konservasi gajah dan badak. Pihaknya menilai, berbagai langkah strategis menempatkan RI
Bakom RI Sambut Positif Upaya INMF Tingkatkan Standar Legalitas dan Profesionalisme New Media Nasional
Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas ekosistem informasi publik nasional, termasuk mendukung berkembangnya new
Hendardi Soroti Peradilan Militer Kasus Andrie Yunus, Sebut Negara Lebih Utamakan Damage Control
Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi mekanisme Peradilan Militer yang digunakan untuk mengadili para tersangka dalam kasus penyiraman air
Koalisi Sipil Soroti Proses Penyusunan RPP TNI yang Dinilai Minim Transparansi
Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara
No More Posts Available.
No more pages to load.















